JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait daya listrik rumah tangga 450 Volt Ampere (VA) akan dihapus. Sampai saat ini dipastikan belum ada keputusan terkait daya listrik 450 VA dihapus.
"Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan," kata Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada awak media, Selasa (13/9/2022).
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
Dia menuturkan bahwa subsidi listrik didorong agar tepat sasaran atau kepada orang-orang yang tidak mampu. Pengelompokan orang tidak mampu itu mengacu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi listrik tahun ini akan jebol sekitar Rp 30,4 triliun, lebih tinggi dari pagu Rp 100,6 triliun.
Di sisi lain, pembayaran kompensasi listrik pemerintah selama ini justru belum tepat sasaran karena banyak mengalir ke industri dan bisnis besar, termasuk rumah tangga mampu. Dalam rencana awal APBN 2022, pemerintah hanya menyediakan subsidi listrik Rp 56,5 triliun, tanpa ada kompensasi yang dibayarkan ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Namun anggarannya naik seiring perubahan postur APBN dalam Perpres No 98/2022. Pagu untuk subsidi menjadi Rp 59,6 triliun dan tambahan kompensasi Rp 41 triliun. Sehingga total pagu subsidi dan kompensasi listrik tahun ini Rp 100,6 triliun.
"Jika tidak diberlakukan tarif adjusment untuk non-subsidi, tentu menimbulkan beban kompensasi. Untuk tahun 2022 saja, beban kompensasi itu berpeluang menjadi Rp 64,55 triliun sehingga subsidi dan kompensasi listrik total 2022 outlook-nya Rp 131,02 triliun," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, dalam rapat panja RAPBN 2023 dengan Banggar DPR RI, Senin (12/9/2022).
Sebagaimana diketahui, tersurat kabar bahwa penghapusan daya listrik 450 VA bermula dari pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Dia bilang bahwa masyarakat miskin dengan daya listrik 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA dan 900 VA menjadi 1.200 VA.
"Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Said dalam rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang APBN 2023, Senin (12/9/2022).
Niat Said mendorong pemerintah menghilangkan penggunaan listrik 450 VA itu ditujukan untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami kelebihan pasokan (oversupply).
Berdasarkan catatannya, PLN sedang mengalami oversupply listrik sebanyak 6 gigawatt (GW) saat ini. Tak cukup sampai di situ, tahun depan akan ada pembangkit listrik baru yang akan beroperasi dan mengakibatkan adanya tambahan pasokan sebesar 1,4 GW menjadi 7,4 GW.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong produksi listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Jika listrik dari EBT itu masuk pada 2030, kata Said, kemungkinan oversupply listrik yang dihadapi PLN bisa semakin bengkak menjadi 41 GW.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena memang take or pay, harus bayar Rp 3 triliun. Maka menurut hemat saya kenapa kita nggak ambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan, yang pertama ini legasi kita bersama. Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA. Kita naikkan saja kebijakannya bahwa untuk yang di bawah garis kemiskin dan rentan minimal 900 VA," katanya.
Menurut dia, penggunaan listrik masyarakat dengan daya listrik 450 VA sudah tidak zaman lagi. Peningkatan daya 450 VA ke 900 VA dan 900 VA ke 1.200 VA juga disebut bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan PLN.
"Kalau dari 450 VA kita naikkan 900 VA kan nggak perlu biaya. PLN tinggal datang otak-atik kotak meteran," kata Said.
(Taufik Fajar)