Share

Curhat Sri Mulyani soal Transisi Energi, dari Mahalnya Biaya Hidup hingga Anggaran

Michelle Natalia, Sindonews · Rabu 14 September 2022 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 14 320 2667268 curhat-sri-mulyani-soal-transisi-energi-dari-mahalnya-biaya-hidup-hingga-anggaran-5RAXVdisik.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa sejumlah dilema terkait transisi energi dalam situasi global saat ini yang serba tak pasti. Bahkan, menurutnya, transisi ini sulit dicapai di tengah tantangan inflasi yang tinggi.

"Transisi energi berisiko menimbulkan dampak negatif jangka pendek berupa kenaikan harga, dan juga transisi menuju ekonomi hijau tidaklah mudah karena juga akan berimplikasi terhadap sumber daya," ujar Sri dalam acara HSBC Summit 2022 'Powering the Transition To Net Zero' secara virtual, Rabu (14/9/2022).

Bahkan, Sri menyebut bahwa transisi ini sendiri dapat menimbulkan dislokasi, dan juga terkadang dapat menimbulkan peningkatan biaya hidup bagi masyarakat, terutama pada tahap transisi yang sangat awal.

"Risiko kenaikan biaya hidup ini kian menantang karena perekonomian dunia saat ini juga menghadapi tantangan inflasi tinggi. Harga konsumen melonjak di banyak negara, bahkan di Indonesia sendiri inflasi telah melampaui batas atas target bank sentral 4%," tegas Sri.

Yang juga menjadi dilema adalah potensi kenaikan biaya hidup akibat adanya transisi energi, terutama di masa pemulihan ekonomi yang rapuh dan masih belum pulih dari pandemi COVID-19. Lantas, Sri menyebut hal ini menjadi pilihan politik yang sulit, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bahkan negara-negara lain.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Pemerintah sendiri butuh banyak diskusi untuk menentukan kebijakan seperti apa yang akan dipilih kelak, tapi Indonesia sendiri sudah berkomitmen mendorong target nett zero melalui proses transisi energi," kata Sri.

Hanya saja, hal ini tidaklah mudah karena transisi energi juga berdampak terhadap sektor pembiayaan. Dia menyebutkan bahwa alokasi per tahun untuk anggaran perubahan iklim rata-rata adalah Rp89,6 triliun. Angka ini mencakup 3,6% dari total pengeluaran pemerintah.

"Indonesia masih membutuhkan sekitar Rp3.461 triliun untuk mitigasi dan adaptasi iklim, atau Rp266 triliun per tahunnya, jadi alokasi APBN tiap tahun masih jauh dari total yang dibutuhkan. Maka dari itu, kita butuh bantuan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya pemerintah sendiri," pungkas Sri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini