JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai peranan gubernur, bupati dan walikota menjadi sangat penting dalam menurunkan inflasi di daerah. Termasuk mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama pangan, angkutan dan yang lainnya, juga menggunakan instrumen APBN dan APBD.
"Kalau di daerah itu ada dana dari transfer umum, yaitu DAU dan DBH, 2% itu bisa digunakan untuk meredam potensi kenaikan di daerah," ujar Sri di kompleks Istana Negara di Jakarta, Selasa (13/9/3022).
Baca Juga: Harga Pertalite Naik, Inflasi di RI Bisa Tembus 6,8% pada 2022
Dana ini, sebut dia, bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari membantu transportasi di daerah masing-masing dan juga untuk bisa meredam kenaikan harga BBM.
"Atau bisa memberi langsung intervensi dari distribusi dan dari sisi keberadaamln atau jumlah dari suplai barang-barang tersebut. Itu yang diharapkan dari para pimpinan daerah," ungkap Sri.
Baca Juga: Atasi Inflasi Pangan Bergejolak, Ini Langkah Kemenkeu
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan kontiyu terus, memantau kesigapan pemerintah daerah (Pemda) dalam menggunakan APBD-nya dalam mnggu-minggu ke depan.
"Juga kemarin sudah disampaikan Pak Presiden, Mendagri mengenai penggunan dana tidak terduga. Itu masih ada Rp9,5 triliun, kalo yang transfer umum itu sekitar Rp2,7 triliun," tambah Sri.