Share

Enggan Jawab soal Investasi Masuk ke RI, Menteri Bahlil: Kalau Real Baru Ngomong

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Jum'at 23 September 2022 19:29 WIB
https: img.okezone.com content 2022 09 23 320 2673861 enggan-jawab-soal-investasi-masuk-ke-ri-menteri-bahlil-kalau-deal-baru-ngomong-5ZbifCXduF.JPG Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan dalam menyikapi rencana investasi yang masuk pihaknya sengaja tidak memberikan kabar ke publik terlebih dahulu.

Sebab menurut Bahlil pengumuman tersebut bakal mempengaruhi juga minat investor untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri.

Sehingga pihaknya enggan membeberkan investor tersebut.

"Sebab dalam (kementerian) Invetasi pendekatannya berbeda dengan kementerian lain, kalau kita deal dulu baru ngomong, jangan baru rencana sudah ngomong, itu berdampak sistemik masif dan terstruktur," kata Bahlil dalam konferensi pers pertemuan tingkat Menteri G20 di Bali secara virtual, Jumat (23/9/2022).

 BACA JUGA:Bahlil Masih Yakin Target Investasi Rp1.200 Triliun Tercapai

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa hasil dari adanya pertemuan tingkat Menteri negara anggota G20 di Bali tersebut mendapatkan minat investasi dari negara asing ke Indonesia.

Namun Bahlil enggan menjelaskan siapa, berapa, dan bakal menggarap apa investor tersebut.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Sistem Penyaluran BLT BBM yang Dijalankan Sudah Bagus

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan bahwa pelaksanaan Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting (TIIMM) G20 yang dilaksanakan tanggal 22-23 September 2022 di Nusa Dua, Bali menghasilkan kesepakatan kompendium, yaitu Kompendium Bali atas Praktik Kebijakan G20 dalam Mempromosikan Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan atau disebut sebagai Kompendium Bali.

Adapun arti kompendium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.

Dalam praktek negoisasi internasional memiliki arti kumpulan ringkasan praktik kebijakan dalam hal ini terkait kebijakan investasi berkelanjutan.

"Ada beberapa negara mau investasi, namun angkanya belum bisa kita sampaikan," pungkas Bahlil.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini