Pengawasan terhadap BLT BBM pun tidak hanya dilakukan BPKP Pusat melainkan juga melibatkan 34 Perwakilan BPKP.
“Adapun pengawasan juga dilakukan untuk mencari tahu permasalahan lainnya yang mungkin ditemui dalam penyaluran BLT-BBM dan memberikan rekomendasi perbaikan,” katanya.
Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu Muhartini Salim menyebut, bantalan sosial yang diberikan pemerintah seiring dengan adanya penyesuaian harga BBM subsidi, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, lanjut Muhartini, pemerintah diharapkan agar terus melakukan update terhadap data penerima.
“Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kebijakan pengalihan subsidi BBM dan kenaikan harga bahan pokok di pasaran,” ungkapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)