KSP: Pembangunan On The Track meski RI Sedang Atasi Krisis
Hal itu dilakukan dengan menerapkan ketentuan pengadaan barang dan jasa melalui UMKM dalam negeri yang arus mencapai minimal 40 persen untuk kementerian/lembaga non-kementerian serta pemerintah daerah. Pemerintah juga mendorong UMKM mendaftarkan produknya ke e-Katalog.
"Sehingga produk UMKM bisa terserap oleh belanja pemerintah, dan menciptakan multiplier effect (efek pengganda ekonomi) yang lebih besar," tuturnya.
Selain itu, Moeldoko juga memastikan bahwa pemerintah terus mencari peluang untuk meningkatkan produksi lifting (produksi) minyak dan gas bumi (migas). Hal itu agar target lifting minyak satu juta barel minyak per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030 bisa terwujud.
Pemerintah, kata Moeldoko, juga terus mencari sumber-sumber minyak dengan harga kompetitif guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Selain itu, secara paralel pemerintah mendukung transisi menuju energi hijau serta pertumbuhan industri kendaraan listrik dalam negeri,” ujar dia.
Turunkan kemiskinan
Adapun terkait dengan persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, kata Moeldoko, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dia mencontohkan pemerintah menggelontorkan bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi listrik, LPG, dan melanjutkan jaring pengaman sosial Covid-19 untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Sedangkan peningkatan pendapatan, dilakukan melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pemberdayaan masyarakat, transfer aset lahan sarana produksi dan ternak, serta akses modal dan pasar.
Pemerintah, kata Moeldoko, juga berupaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan mengatasi masalah tidak tepatnya bantalan sosial.
Saat disinggung mengenai pencegahan korupsi, dua mengatakan pemerintah telah melakukan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Perubahan skema belanja pemerintah itu, ujarnya, telah mampu mencegah kemahalan harga barang dan jasa sebesar 10-15 persen.
"Selain itu juga terjadi efisiensi belanja pemerintah," ujarnya.
KSP juga mengingatkan soal tantangan dari ketidakpastian global yang menyebabkan krisis finansial, krisis pangan, krisis energi, dan krisis iklim.
Sementara itu di dalam negeri juga akan terjadi dinamika tahun politik menjelang Pemilu 2024, dan potensi aksi radikalisme jika politik identitas marak.
"Menjawab tantangan-tantangan tersebut, penting bagi kita semua untuk membangun awareness (kesadaran), gotong royong, dan resiliensi," kata Moeldoko.
(Taufik Fajar)
