JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan perumahan layak dan murah untuk masyarakat, sekaligus mengurangi angka backlog perumahan dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, peran pemda, pengembang, hingga lembaga keuangan juga diperlukan dalam mengurangi 12 juta lebih kekurangan rumah.
"Dalam pandangan saya, setidaknya ada tujuh pemangku kepentingan utama di bidang perumahan. Mereka adalah Akademi pengembang, government, Perbankan, industri, NGO, dan komunitas," ujar Dirjen Perumahan Iwan dalam Webinar Internasional 'Mind The Gap and Leave No One and No Place Behind: Act Local to Global' melalui kanal YouTube Kementerian PUPR, Senin (31/10/2022).
BACA JUGA:PUPR Buka Jalan Trans Sulawesi Majene-Mamuju Pasca Longsor
Menurut Iwan, kerja sama antar pemangku kepentingan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kontribusi dari non Kementerian, dan lembaga perumahan untuk mengoptimalkan pasokan perumahan yang layak huni menjadi hal yang penting di samping kementerian kami," sambungnya.
Dia pun mencotohkan salah satu kolaborasi yang sempat dilakukan dengan Pemda Jawa Tengah dan Komunitas di daerah tersebut dalam menyediakan perumahan yang layak huni bagi masyarakat.
"Pemerintah daerah menyelesaikan masalah lahan, komunitas menyelesaikan masalah lahan, masyarakat membeli tanah dengan skema pembiayaan mikro, sedangkan pemerintah kabupaten menyediakan infrastruktur dasar," kata Iwan.
Menurutnya, dari hasil kerja sama tersebut berhasil menciptakan 192 unit di 5 daerah, yaitu Cilacap 51 unit, Magelang 21 unit, Purbalingga 12 unit, Jepara 52 unit, dan Brebes 52 unit rumah.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.