Share

Transaksi Tembus Rp854,9 Triliun, Sri Mulyani: Kita Perlu Lindungi Investor Aset Kripto

Michelle Natalia, MNC Portal · Kamis 10 November 2022 14:41 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 10 320 2704812 transaksi-tembus-rp854-9-triliun-sri-mulyani-kita-perlu-lindungi-investor-aset-kripto-SPPCv9fPLF.jpg Investor aset kripto harus dilindungi (Foto: Antara)

JAKARTA - Minat investasi aset kripto di Indonesia terus meningkat. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pentingnya perlindungan investor aset kripto.

Minat masyarakat untuk berinvestasi kripto cukup tinggi. Angkanya bahkan mencapai 15,1 juta investor di Juni 2022, melampaui investor pasar modal yang mencapai 9,1 juta pada bulan yang sama.

"Sepanjang tahun 2021, tercatat nilai transaksi saham sebanyak Rp3.302,9 triliun, sementara nilai transaksi kripto aset sebanyak Rp854,9 triliun," ungkap Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis(10/11/2022).

Sri menyebut bahwa crash stablecoin Terra (LUNA) membuktikan adanya volatilitas yang tinggi bahkan untuk jenis crypto-assets yang dianggap lebih stabil. Tingkat volatilitas tinggi aset kripto menunjukkan perlunya kecukupan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor.

Ini juga diperlukan untuk melindungi investor dan investasi yang tergolong high-risk. Begitu terjadi risiko, maka masyarakat, terutama investor akan mengalami kehilangan dana.

"Pasar kripto mengalami guncangan pada perdagangan Rabu(9/11) kemarin, didorong setelah potensi kebangkrutan di salah bursa kripto besar dunia FTX, dengan tawaran ballout oleh BInance yang mana tidak banyak membantu mengatasi kerugian," ungkap Sri.

Menurutnya, secara umum, pasar kripto global ikut terseret sentimen kenaikan suku bunga dan serangkaian kasus peretasan.

Follow Berita Okezone di Google News

"Aspek tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan masih menjadi salah satu isu yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan, dan Indonesia di aspek ini rankingnya terendah dibandingkan negara-negara peers kita," ungkap Sri.

Hal ini direfleksikan oleh tingginya aduan dan laporan masyarakat ke OJK, dimana sejak triwulan IV-2020 jumlahnya meningkat sangat tajam. Hal ini tidak terlepas dari faktor literasi keuangan masyarakat, terkait investasi, instrumen, risiko yang masih perlu ditingkatkan.

"Literasi yang rendah ini menunjukkan perlunya reformasi sektor keuangan Indonesia, karena tantangan yang kita hadapi akan terus meningkat, antara lain disrupsi teknologi akan menimbulkan risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim," pungkas Sri.

1
2
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini