Share

Pengusaha Usulkan No Work No Pay demi Cegah PHK, Begini Kata Kemnaker

Antara, Jurnalis · Jum'at 11 November 2022 15:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 11 320 2705606 pengusaha-usulkan-no-work-no-pay-demi-cegah-phk-begini-kata-kemnaker-xz9cUpUR6i.JPG Ilustrasi PHK. (Freepik)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah gencar untuk menyelesaikan isu hubungan industrial, termasuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dikutip Antara, hal ini dilakukan Kemnaker melalui dialog sosial, baik bipartit maupun tripartit, untuk menyelesaikan isu hubungan industrial, termasuk menghindari PHK.

"Kita dalam hal ini kita menekan adanya sebuah dialog sosial yang sangat bagus baik bentuknya bipartit atau tripartit," ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi ditemui usai penandatangan nota kesepahaman ketenagakerjaan Indonesia-Austria di Jakarta dikutip Jumat (11/11/2022).

 BACA JUGA:PHK Massal Meta Induk Facebook Dimulai Hari Ini! Karyawan Dapat Pesangon 4 Kali Gaji

Di mana pernyataan dia itu menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai aturan fleksibilitas jam bekerja dengan prinsip "no work, no pay" atau tidak dibayar ketika tidak bekerja di rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Adapun dalam Apindo mendorong Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menerbitkan aturan untuk no work, no pay sebagai salah satu cara mencegah dan mengurangi pekerja yang menjadi korban PHK.

Dia pun menyebut kalau Kemnaker mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya berdasarkan usulan dari dunia usaha.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

"Ini usulan satu sisi, kita juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi yang terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari menuturkan bahwa penerapan no work, no pay harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan serikat pekerja/buruh yang dihasilkan dari dialog sosial untuk menghindari PHK.

Jika memang disepakati, katanya, maka perlu adanya perjanjian kerja baru antara pengusaha dan pekerja.

Namun, katanya, sebagai salah satu cara untuk mencegah PHK maka waktu penerapannya juga perlu dibatasi.

"Pada prinsipnya itu yang pertama waktunya harus terbatas, jadi jangan 'no work, no pay' ini sampai 2024, jelas kapan (waktunya, red.)," kata dia.

Menurut dia, begitu batas waktunya selesai maka perlu kembali ke perjanjian awal.

Penerapannya juga tidak dapat dilakukan di semua sektor, mengingat banyak sektor ketenagakerjaan yang tumbuh positif.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini