2. UMR dan UMK Ditetapkan dari Pejabat Berbeda
Setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda. Misalnya, upah minimum di DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 4.641. 854, sedangkan upah minimum di DIY ditetapkan sebesar Rp. 1.840.915.
Sedangkan, UMK masih ditetapkan oleh gubernur, akan tetapi pengajuannya dilakukan oleh walikota atau bupati.
Sama seperti UMP, UMK di masing-masing kabupaten/kota juga berbeda. Biasanya, UMK dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di kabupaten/kota tersebut.
Sebagai informasi, jika karyawan merasa tidak digaji secara adil dan tidak sesuai dengan angka UMR, UMK, dan UMP yang berlaku, maka kamu bisa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Prosedur penyelesaian masalah ini diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
-Adapun langkah-langkah yang bisa diajukan oleh karyawan adalah sebagai berikut:
1. Karyawan dapat mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan. Perundingan ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan secara musyawarah dan mufakat.