Share

Ini Perbedaan UMK dan UMR

Rina Anggraeni, Okezone · Sabtu 19 November 2022 07:57 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 19 622 2710637 ini-perbedaan-umk-dan-umr-Y3Bqafx6aJ.jpg Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA- Perbedaan UMK dan UMR menarik untuk dibahas bagi buruh. Keduanya merupakan istilah yang selalu menjadi acuan dalam penetepan upah pada buruh.

Upah minimum sendiri adalah standar minimum yang diberikan oleh pekerja dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Lantas apa perbedaan UMK dan UMR dirangkum dari berbagai sumber:

1. Punya Arti Berbeda

UMR adalah kepanjangan dari upah minimum regional. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR tingkat I berganti istilah menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi), sedangkan UMR tingkat II berganti istilah menjadi UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

Sedangkah UMK adalah kepanjangan upah minimum kabupaten/kota. Dari kepanjangannya saja sudah berbeda dan memiliki makna luas.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

2. UMR dan UMK Ditetapkan dari Pejabat Berbeda

Setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda. Misalnya, upah minimum di DKI Jakarta tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 4.641. 854, sedangkan upah minimum di DIY ditetapkan sebesar Rp. 1.840.915.

Sedangkan, UMK masih ditetapkan oleh gubernur, akan tetapi pengajuannya dilakukan oleh walikota atau bupati.

Sama seperti UMP, UMK di masing-masing kabupaten/kota juga berbeda. Biasanya, UMK dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di kabupaten/kota tersebut.

Sebagai informasi, jika karyawan merasa tidak digaji secara adil dan tidak sesuai dengan angka UMR, UMK, dan UMP yang berlaku, maka kamu bisa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Prosedur penyelesaian masalah ini diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

-Adapun langkah-langkah yang bisa diajukan oleh karyawan adalah sebagai berikut:

1. Karyawan dapat mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan. Perundingan ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila melewati tenggat waktu 30 hari dan kesepakatan antara dua belah pihak belum terwujud, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perundingan tripartit. Perundingan ini dilakukan oleh perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator.

3. Nantinya karyawan harus menampilkan bukti-bukti yang konkrit dan bukti bahwa perundingan bipartit sudah dilakukan namun belum mencapai hasil yang baik.

4. Apabila setelah perundingan tripartit belum juga mencapai hasil yang memuaskan, maka langkah selanjutnya adalah menempuh jalur peradilan. Salah satu pihak bisa mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan jalur hukum akan ditempuh dengan sidang di pengadilan.

 (RIN)

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini