JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan kebijakan hilirisasi tetap dijalankan meski diintervensi Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
"Arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi itu sudah menjadi langkah yang tepat. Jadi DPMPTSP seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO," tegas Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Baca Juga:Â Harga Logam Tambang Tak Stabil, Hilirisasi Terancam?
Bahlil menuturkan, perwakilan Dinas Penanaman Modal seluruh Indonesia telah menyepakati bahwa Indonesia tidak bisa diatur-atur oleh siapapun.
"Mereka semua taat, apa yang Bapak Presiden perintahkan, untuk hilirisasi jalan terus," tutur Bahlil.
Baca Juga:Â Stop Ekspor Bahan Mentah, RI Fokus Hilirisasi Produk Pertambangan
Sebelumnya, Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan sejak 2020.
Follow Berita Okezone di Google News
