Share

Arah Kebijakan BI Hadapi Resesi 2023

Michelle Natalia, MNC Portal · Rabu 30 November 2022 13:36 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 30 320 2717785 arah-kebijakan-bi-hadapi-resesi-2023-KijuoM2EeF.png Gubernur BI Soal Arah Kebijakan 2023. (Foto: Okezone.com/Youtube)

JAKARTA - Bank Indonesia menyatakan bahwa kebijakan 2023 diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko terjadinya resesi di beberapa negara. Kebijakan moneter BI pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability).

Sementara itu, empat kebijakan BI lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Baca Juga: Gubernur BI Wanti-Wanti Kenaikan UMR Tak Picu Inflasi

"Pertama, kebijakan moneter BI pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran lebih awal sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dalam dalam Pertemuan Tahunan BI 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

BI akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-calibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I 2023.

Baca Juga: Anggaran BI Diprediksi Defisit Rp19,99 Triliun pada 2023, Ada Apa?

Sementara itu, yang kedua, kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.

"Ketiga, digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah sebagaimana “white paper" yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022," terang Perry.

Baca Juga: Hindari Masalah Kesehatan yang Mungkin Timbul Setelah Penerbangan Jarak Jauh

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

Kemudian yang keempat, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.

Kelima, program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

"Lima arah kebijakan BI tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah untuk mendukung pengendalian inflasi," pungkas Perry.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini