JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan belanja negara harus dipakai untuk fokus utama yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga pengembangan ekonomi hijau.
Maka itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh dua menteri yang sangat memang membidangi bidang SDM yaitu Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan menyampaikan beberapa fokus.
Kemudian belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan ekonomi hijau termasuk pembangunan IKN.
"Kita juga terus memperluas dan memperkuat dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh bapak presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survey register ekonomi dan sosial," ungkap Sri Mulyani dalam Keterangan Pers di Kantor Presiden, Kamis (1/12/2022).
Adapun layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi di tingkat Kementerian/Lembaga. Untuk tahun 2022 ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir, pihak Kementerian Keuangan juga melihat bahwa untuk belanja negara 2022 harus diselesaikan.
Seperti diketahui, APBN 2022 pemerintah pusat memiliki alokasi Rp1.119,5 triliun, dimana realisasi sampai akhir November adalah 78,2% atau Rp876 triliun.
Follow Berita Okezone di Google News
"Ini artinya apabila seluruh K/L melakukan belanja sampai akhir tahun, realisasi desember dan maka mengikuti pola tahun lalu dimana realisasi mencapai 96%, maka pada bulan Desember ini maka akan dicairkan Rp203 triliun dari belanja pusat," jelas Sri Mulyani.
Sementara untuk belanja daerah yang mencapai Rp1.196 triliun alokasinya, realisasi November adalah Rp818 triliun atau 68,2%. Apabila mengikuti pola tahun lalu dimana realisasi mencapai 93%, maka pada bulan Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar Rp294 triliun.
Sehingga total operasi APBN dan APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk bulan Desember ini saja.
"Kami akan terus mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita, namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian," kata dia.
Sedangkan untuk 2023, Sri Mulyani berharap para Kementerian/Lembaga dan juga pemerintah daerah sudah mulai bisa menyiapkan pelaksanaan secara dini, sehingga APBN pada awal tahun juga bisa langsung dilaksanakan dan memberi manfaat pada masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.
Pada APBN 2023, pemerintah dan DPR sepakat menganggarkan belanja negara senilai Rp3.016,17 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.246,45 dan TKD Rp814,71 triliun.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
