Share

RUU Perkoperasian, Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Maksimal 10 Tahun

Iqbal Dwi Purnama, MNC Portal · Rabu 07 Desember 2022 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 12 07 320 2722343 ruu-perkoperasian-masa-jabatan-pengurus-dan-pengawas-koperasi-maksimal-10-tahun-fMl3hFcxsi.jfif RUU Pengkoperasian Atur Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas Koperasi. (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian. Pada RUU tersebut, diatur terkait masa jabatan pengurus dan pengawas koperasi.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menjelaskan, pada RUU Pengkoperasian membatasi masa jabatan dan pengurus maksimal 2 periode atau 10 tahun.

Baca Juga: Aturan Baru Koperasi Simpan Pinjam, Simpanan Wajib Anggota Tak Bisa Lagi Ditarik!

"Masa jabatan, di UU 25/1992 tidak diatur masa jabatan Pengurus dan Pengawas. Hal ini dapat merusak tata demokrasi dalam koperasi," ujar Ahmad Zubadi pada pernyataan tertulisnya dikutip Rabu (7/12/2022).

Ahmad Zabadi mengharapkan, dengan pengaturan masa jabatan ini, sitem pengelola koperasi lebih demokratis dan tidak menjadi oligarkis dengan adanya dinasti-dinasti politik di koperasi.

Baca Juga: Berantas Penyelewengan Praktik Koperasi, Pemerintah Siapkan Aturan Ini

"Sehingga kita batasi maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Tujuannya agar regenerasi berjalan baik, koperasi tetap berjalan di atas koridor demokrasi dan berkelanjutan sebagai perusahaan," sambungnya.

Di samping itu, RUU Pengkoperasian juga menambahkan tanggungjawab seorang pengawas jika sebuah koperasi mengalami kerugian. Karena sebelum kerugian hanya ditanggung oleh para pengurus koperasi. Sedangkan penempatan dana yang dilakukan oleh para pengurus kerap tidak imbang antar yang memiliki risiko tinggi dan tidak.

Baca Juga: BuddyKu Fest: Challenges in Journalist and Work Life Balance Workshop

Follow Berita Okezone di Google News

Harapannya pengawas juga bisa mengawasi hal-hal tersebut agar Koperasi tidak mengalami kerugian ketika melakukan penempatan dana ke instrumen investasi yang berisiko.

"Rasio antara dana yang ditempatkan dengan yang dikelola sendiri tidak imbang. Hal tersebut banyak ditemukan pada koperasi-koperasi yang bermasalah," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini