Antisipasi Krisis, BUMN Diminta Tingkatkan Cadangan Pangan Pemerintah
JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyampaikan bahwa saat ini BUMN Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah terus berupaya meningkatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan kalau data yang dihimpun NFA, per 12 Desember 2022 stok CPP paling tinggi adalah beras sekitar 455 ribu ton yang dimiliki Bulog, jumlah tersebut terbagi ke dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 249 ribu ton dan beras komersial 206 ribu ton.
Komoditas lainnya setelah beras adalah gula pasir sebanyak 296 ribu ton, yang dimiliki PTPN 263 ribu ton, ID Food 25 ribu ton, dan Bulog 8 ribu ton.
Kemudian daging ruminansia sebanyak 23 ribu ton dan minyak goreng 24 ribu kilo liter.
BACA JUGA:Cegah Krisis, Erick Thohir: BUMN Siap Jadi Pembeli Siaga Pangan
“CPP yang sudah rutin disiapkan adalah beras, selain itu ada juga gula karena BUMN punya kebun dan pabriknya," paparnya.
Arief menegaskan, langkah penguatan CPP ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang meminta agar cadangan pangan dihitung dengan baik mengingat ketiadaan cadangan pangan bisa mengganggu stabilitas sosial.
Untuk itu, dia mendorong BUMN Pangan segera masuk dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan CPP agar tahun depan tidak lagi terjadi permasalahan yang sama terkait keterbatasan stok CPP.
Lebih lanjut, upaya penguatan CPP ini harus didukung dengan pemanfaatan teknologi rantai dingin yang dapat memperpanjang masa simpan produk.
“Dengan penugasan CPP ini, diperlukan juga teknologi, artinya, kita perlu cold room, kalau kita tidak punya cold room yang banyak, stok pangan yang kita serap tidak bisa bertahan lama,” katanya.
Menurut Arief, saat ini NFA telah menyalurkan sejumlah cold room ke sentra-sentra produksi untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah, BUMD, Koperasi, dan BUMN.
