JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pasar karbon adalah tantangan sekaligus jawaban dalam memerangi perubahan iklim. Saat ini satu upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim yaitu dengan mengeluarkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yaitu melalui penerbitan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Tujuannya adalah untuk memperkenalkan pasar karbon kepada seluruh pengusaha dan pelaku usaha mengenai polluters pay principle. Namun menurut Sri, ini adalah sebuah desain kebijakan yang sangat rumit yang membutuhkan regulasi, administrasi, memerintah, mengawasi dan melaksanakan mekanisme pasar yang kredibel.
“Maka market karbon akan menjadi salah satu tantangan sekaligus jawaban bagi climate change. Untuk itu, Indonesia harus menyiapkan banyak sekali dari mulai kerangka kebijakan nya, kemampuan teknisnya, reputasi di dalam menghitung karbon secara kredibel, dan juga bagaimana regulasi pasar itu diawasi,” ujar Sri di Jakarta, dikutip Jumat (16/12/2022).
Dia juga menjelaskan mengenai pentingnya transisi energi karena kebutuhan akan energi yang terus meningkat. Seperti halnya memikirkan cara memenuhi kebutuhan konsumsi listrik namun dengan CO2 yang makin kecil. Salah satu caranya dengan mengkonversi dari energi yang berbasis bahan dasar fosil menjadi energi listrik terbarukan atau green.
“Indonesia selama Presidensi G20, kami sangat agresif untuk terus menegosiasikan menyampaikan bahwa kalau Indonesia sukses di dalam mendesain transisi energi ini, maka ini akan bisa menjadi contoh bagi banyak negara-negara, baik negara berkembang hingga negara maju,” ungkap Sri.
Follow Berita Okezone di Google News
