JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyatakan bahwa pengembangan pembiayaan perumahan pada 2023 akan menyasar tiga kelompok yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal, masyarakat perkotaan, serta generasi millenial.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menyebut, kebijakan pembiayaan perumahan akan didorong ke arah yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat baik formal maupun informal, serta berlandaskan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, aksesibilitas, ketersediaan, dan ramah lingkungan.
"Dalam rangka menyelesaikan backlog perumahan, pada tahun depan diperlukan pengembangan pembiayaan perumahan dengan menyasar kelompok pertama yakni MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual savings housing, sehingga bisa mengakses pembiayaan Tapera," ujar Herry dalam acara “Economic Outlook dan Prospek Sektor Perumahan Tahun 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Kelompok kedua yang menjadi sasaran adalah masyarakat perkotaan yang perlu diubah tidak lagi menyasar rumah tapak, namun mulai menyasar hunian vertikal.
"Masyarakat perkotaan yang diarahkan untuk hunian vertikal dengan pembiayaannya nanti melalui skema staircasing shared ownership (SSO) sebagai pembiayaan bertahap yang meningkatkan keterjangkauan," kata Herry.
Follow Berita Okezone di Google News
