Polemik Rencana Tarif KRL si Miskin dan Kaya Dibedakan, Sudah Tepat?
"Sekarang Itu makai data yang ada saja tidak apa-apa. Jika ada kesalahan pemberian subsidi. Kalau tunggu bagusnya data di Indonesia itu nggak bakal selesai Karena sekarang kan juga sudah terhubung dengan dukcapil dari e-ktp-nya sendiri dan itu sudah lebih mudah sekarang," katanya.
"Nanti yang mau verifikasi miskin tidaknya itu orang sekitarnya. kok kamu mampu tapi minta keringanan terhadap pemerintah. Nanti dia juga malu," katanya.
Disisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan bahwa rencana pembedaan tarif bagi penumpang KRL merupakan kebijakan tersebut tidak singkron dengan upaya mengurangi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia.
"Jadi orang kaya didorong untuk punya kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya dan itu jadi penyebab utama kemacetan. Jadi pola konsumsi transportasi itu harus diarahkan dan kalau sekarang kondisinya justru ada penyesuaian subsidi atau pembatasan subsidi pada transportasi publik ya ini kan artinya tidak menyelesaikan permasalahan," katanya.
Dia menilai bahwa seharus pemerintah memberikan subsidi lebih terhadap angkutan transportasi publik baik untuk masyarakat bawah maupun atas.
"Seharusnya angkutan transportasi publik itu subsidinya semakin di tambah kalau bisa ada didiskon bagi seluruh golongan masyarakat mau dia orang kaya mau dia kelas menengah mau dia orang miskin untuk beralih kepada transportasi publik termasuk KRL nah itu yang dilakukan di banyak negara di Spanyol kemudian di Jerman ada diskon yang sangat besar untuk beralih kepada transportasi publik itu yang harusnya digunakan," katanya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
