Erick Thohir Tugasi Komisaris Awasi Dana Pensiun BUMN
JAKARTA - Kementerian BUMN menugaskan komisaris perusahaan negara untuk mengawasi langsung investasi dana pensiun (dapen). Kebijakan itu bagian dari perubahan tata kelola dapen BUMN.
Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, keterlibatan komisaris dalam pengawasan dapen BUMN baru pertama kali diterapkan. Sebelumnya skema pengelolaan investasi tidak pernah dilakukan.
Dari investasi dapen, manajemen masing-masing perseroan akan melakukan laporan secara tertulis kepada komisarisnya. Pola ini baru diterapkan oleh PT Telkom Indonesia Tbk.
Baca Juga: Erick Thohir: Dana Pensiun BUMN Minus Rp9,8 Triliun, Meledak Jika Tidak Diintervensi
"Proses-proses itu semua pengawasannya akan dilaporkan ke Komisaris dari BUMN yang bersangkutan, ini yang sudah terjadi di Telkom. Di Telkom itukan mereka sudah kasih laporan mengenai semua kondisi keuangan dari dapen, hal ini baru sekali terjadi, sebelumnya belum pernah terjadi," ungkap Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Dana pensiun BUMN tercatat minus atau defisit hingga Rp 9,8 triliun. Jumlah tersebut tercatat hingga 2021. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, kondisi dapen BUMN tinggal menunggu bom waktu saja.
Baca Juga: Erick Thohir Susun Petunjuk Teknis Tata Kelola Dana Pensiun BUMN
Bila tidak ada intervensi secara agresif, maka terjadi 'ledakan' alias menimbulkan masalah yang semakin besar. Dia memperkirakan kondisi ini terjadi dalam kurun waktu 2-3 tahun kedepannya.
Adapun defisit Rp9,8 triliun lantaran 65% BUMN tidak mengelola depannya secara baik dan tidak transparan. Sementara, 35% lainnya masuk dalam daftar dapen yang sehat.
"Ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35% yang sehat, sisanya belum sehat (65%)," kata Erick.
Mantan bos Inter Milan itu menegaskan bahwa dapen BUMN sudah masuk dalam 'lampu kuning' alias mengkhawatirkan. Meski begitu, pemegang saham tengah membidik 'buku biru' terkait petunjuk teknis pengelolaan dapen BUMN.
Targetnya, mekanisme teknis pengelolaan dapen perusahaan pelat merah itu rampung pada Maret 2023. "Februari-Maret ini sedang kami buat buku biru petunjuk teknis bagaimana pengelolaan dapen yang benar, jangan sampai investasi yang dilakukan dapen ini bodong lagi," ucapnya.
Terkait pembenahan pengelolaan dapen BUMN, Erick sendiri mengacu pada sistem atau tata kelola perusahaan di negara lain. Dua negara yang menjadi studi percontohan (benchmarking) Kementerian BUMN adalah Canada hingga Singapura.
“Kita sudah coba benchmarking jangan sampai kita lakukan pembenahan tanpa melihat apa yang di negara lain. Jadi kita sudah liat bagaimana struktur yang ada di Kanada hingga Singapura,” tutur dia.
(Feby Novalius)
