Penyederhanaan Birokrasi Bisa Hemat APBN hingga Rp140 Miliar
JAKARTA - Penyederhanaan birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membuat APBN lebih hemat. Oleh karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas terus mendorong penyederhanaan birokrasi dengan digitalisasi.
Azwar Anas mengatakan, sebelum menjabat sebagai Menpan-RB ada sekitar 157 komponen birokrasi administrasi yang dipotong. Hasilnya saat ini ada 26 komponen dengan lebih difokuskan ke empat strategi yang harus berdampak.
“Jadi dulu komponen ada 157 RB (reformasi birokrasi), administrasi banyak banget, kami pangkas, sekarang kita rubah tinggal direformasi, strategi juga sama, sekarang langsung ke hasil. Hanya empat strategi saja, dampaknya apa,” ucap Azwar Anas saat memberikan pengarahan ke ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Agung Kabupaten Malang, pada Jumat (17/2/2023).
Baca Juga: Menpan-RB Minta Pemda Percepat Reformasi Birokrasi untuk Pengentasan Kemiskinan
“Jadi kita pangkas, kita minta ke RB kita ubah langsung ke dampak, biar nggak rumit. Kalau nggak nanti rapat terus, RB kok pakai konsultan, RB dampaknya, kok pakai konsultan,” imbuhnya,
Mantan Bupati Banyuwangi ini menjelaskan, adanya penyederhanaan birokrasi dan penggunaan teknologi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) diklaim mampu menghemat anggaran belanja negara hingga Rp140 miliar. Rinciannya anggaran di kementerian lembaga (KL) sebesar Rp40 miliar dan pemerintah kabupaten kota sebanyak Rp100 miliar.
Baca Juga: Wajah Reformasi Birokrasi di Indonesia
“Kira-kira KL hemat sampai Rp40 miliar, kabupaten kota hemat 100 miliar, karena kalau kumpul-kumpul rapat-rapat di hotel nilainya sudah berapa, kita kurangi, sehingga dampak probis (proses bisnis) akan efisien. Kita siapkan konsultasi daring, nggak usah ke Jakarta, tinggal konsultasi daring untuk memangkas perjalanan,” jelasnya.
