3. Pelaku Bisnis Thrifting Was-Was
Pelaku usaha thrifting di Malang was-was pasca kebijakan larangan jual beli pakaian bekas impor.
Aturan itu dinilai memberatkan pelaku usaha pakaian bekas yang kini mulai menjamur di Kota Malang dan beberapa daerah di Jawa Timur.
Salah satu pelaku Thrifting Kota Malang, Rizky Adam menyatakan, perintah tak bijak dalam memberikan larangan yang melukai para pelaku-pelaku bisnis thrifting di Indonesia.
"Menurut saya jauh dari kata bijak, karena banyak sisi yang harus di bedah dan ini larangannya tidak jelas," ucap Rizki.
4. Mendag Izinkan dengan Syarat
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengizinkan para pelaku usaha melakukan impor barang bekas. Asalkan, barang tersebut sudah melalui proses pengaturan pemerintah.
"Impor barang bekas tidak boleh, kecuali yang diatur. Yang diatur itu apa? misalnya kapal, pesawat terbang itu kan diatur jadi bisa impor," ujar Mendag usai memusnahkan pakaian bekas impor di kawasan pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur.
5. Menteri Teten Buka Suara
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan, aktivitas impor ilegal pakaian bekas masih marak di Indonesia. Terbukti, sejak 2019 sampai Desember 2022, kantor Bea Cukai melalui kantor penindak di Batam telah menindak 231 impor ilegal pakaian bekas. Tak hanya itu saja, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan sebanyak 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok (78 penindakan) , KPPBC Sintete (58 penindakan) , KPPBC Tanjung Pinang (52 penindakan), KPPBC Teluk Nibung (33 penindakan) , KPPBC Tanjung Balai Karimun (32 penindakan) , KPPBC Ngurah Rai (25 penindakan) dan KPPBC Atambua (23 penindakan).
Maraknya impor ilegal pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM.
Penyebabnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT), pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil, yaitu sebesar 99,64% berdasarkan data Sensus BPS pada tahun 2020.
(Zuhirna Wulan Dilla)