Waduh! Amerika Dikabarkan Kehabisan Uang, Joe Biden Bikin Rapat Darurat
JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memanggil empat orang pemimpin pada kongres teratas ke Gedung Putih untuk mencegah krisis fiskal.
Departemen Keuangan AS mengatakan kekurangan uang tunai untuk membayar semua tagihan pemerintah pada awal juni tanpa kenaikan batas utang.
BACA JUGA:
Seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut menambahkan bahwa Biden telah menelepon Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy di Yerusalem, serta pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries, Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schummer, dan pemimpin Republik Mitch McConnell.
“Keempat pemimpin kongres tersebut diundang ke pertemuan pada 9 mei untuk membicarakan terkait plafon utang dan belanja federal,” kata sumber tersebut seperti dikutip Reuters, Selasa (2/5/2023).
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa pemerintah AS akan kehabisan uang tunai pada awal juni, paling cepat 1 juni 2023.
BACA JUGA:
Sebelumnya Depkeu AS memperkirakan bahwa pemerintah akan kekurangan uang tunai sekitar pada tanggal 5 juni.
“Penerimaan dan belanja federal secara inheren bervariasi dan departemen keuang telah menetapkan tanggal sebenernya untuk melakukan tindakan luar biasa dalam beberapa minggu lebih lambat dari perkiraan ini,” ujar Yellen yang mendesak kongres untuk bertindak cepat agar meningkatkan batas utang.
“Tidak mungkin untuk memprediksi dengan pasti tanggal pasti kapan Departemen Keuangan tidak dapat membayar tagihan pemerintah, dan saya akan terus memperbarui kongres dalam beberapa minggu mendatang karena lebih banyak informasi tersedia,” lanjutnya.
Setelah mencapai batas pinjaman USD31,4 Triliun pada 19 Januari, Yellen sebelumnya mengatakan kepada pemimpin kongres bahwa Departemen Keuangan akan terus membayar utang, tunjangan federal, dan melakukan pengeluaran lain untuk menggunakan penerimaan kas dan tindakan pengelolaan kas yang luar biasa.
Pada tahun 2011, pertarungan pagu utang yang serupa bahwa negara itu gagal bayar dan mendorong penurunan peringkat kredit terkemuka negara itu.
Kali ini, negosiasi perkiraaan akan lebih sulit.
Permintaan pemangkasan belanja DPR AS yang dipimpin oleh partai republik mengesahkan undang-undang pada 26 April yang akan menaikkan plafon utang dengan imbalan pemotongan besar untuk perawatan Kesehatan bagi orang miskin dan pemotongan anggaran lainnya.
Departemen Perhubungan AS menyatakan bahwa pemotongan anggaran lainnya tersebut akan menutup ratusan Menara kontrol lalu lintas udara.
RUU itu juga akan memangkas insentif pajak untuk tenaga surya dan sumber energi ramah iklim lainnya.
RUU Partai Republik akan menerapkan pemotongan belanja sebesar US$4,5 Triliun, atau sekita 22% dengan imbalan kenaikan batas utang AS sebesar US$1,5 Triliun.
Namun usulan tersebut dinilai tidak memiliki peluang untuk melewati senat yang dikendalikan oleh Demokrat.
Selain itu Presiden Joe Biden akan menyeto undang-undang tersebut di Gedung Putih.
Dan telah meminta pada Kongres untuk menaikkan batas utang tanpa syarat; pejabat administrasi sudah membuat rencana untuk bernegosiasi dengan Partai Republik mengenai rencana anggaran presiden 2024.
Pertemuan plafon utang AS kemungkinan akan bertahan selama bertahun-tahun yang akan datang, dengan program tunjangan seperti Social Security and Medicare yang merupakan kategori anggaran terbesar dan diproyeksikan tumbuh secara dramatis seiring bertambahnya usia populasi.
Biden dan pemerintahannya akan menggunakan proposal dari Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy untuk menandai Partai Republik sebagao ancaman ekonomi, mengirim pejabat kebinet dan penasihat senior dalam tur media untuk membicarakan dampak lokal.
Direktur Kebijakan Ekonomi Nasional Lael Brainard mengatakan bahwa sangat penting untuk menghindari kebangkrutan AS dan memperingatkan dampak destabilisasi pada pasar keuangan.
“Baik untuk bernegosiasi, tetapi negosiasi berlangsung setiap tahun melebihi anggaran. Yang tidak dapat kita lihat adalah bahwa batas utang digunakan oleh sebagian kongres untuk menahan seluruh agenda item yang tidak terkait yang disandera oleh ancaman gagal bayar ini,” kata Brainard.
(Zuhirna Wulan Dilla)
