Jadi Benteng Alam Bali, Pelabuhan Benoa Tak Bisa Dijadikan Terminal LNG

Hal inilah yang tidak sesuai dengan prinsip Pemprov Bali yang juga disetujui semua pemangku kepentingan di Bali. Yaitu konsep membangun Bali, bukan membangun di Bali.

Menurut Ketut Sudiarta, berlarut-larutnya rencana pembangunan Tersus LNG di Denpasar ini karena masalah ego sektoral. Dunia pariwisata khusus di sekitar kawasan Pantai Serangan misalnya karena Bali Turtle Island Devolepment (BTID) sepertinya tidak ingin view pantai dihalangi FSRU dan Kapal LNG. Padahal posisi tersus LNG ada di halaman belakang kawasan BTID, sama sekali tidak mengganggu pariwisata.

"Ini soal persepsi, masyarakat sekitar awalnya sama juga menolak karena tidak mengerti. Bayangan mereka akan ada kilang-kilang besar. Ternyata setelah tahu bukan model kilang mereka setuju karena akan dampak positif penataan kawasan, dan ini pantai belakang BTID beda dengan Benoa yang berada di halaman muka BTID" katanya.

Jadi pembangunan Bali harus terintegrasi. Pariwisata butuh listrik, maunya power plan di luar Bali. Namun itu tidak fair. Idealnya memang di perairan Sidakarya dan terintegrasi dengan penataan kawasan pantai Serangan, Intaran, Sidakarya dan Sesetan.

Jika tidak terintegrasi maka sama artinya membiarkan empat desa adat tetap kumuh sementara BTID dengan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didanai uang negara di sebelahnya akan nampak mewah, ujar dosen ilmu kelautan Universitas Warmadewa Denpasar, Bali ini.

Padahal, menurut Ketut kawasan KEK kurang memberi andil secara langsung kepada masyarakat Bali. Tetapi semua ekses dari keberadaan KEK seperti sampah itu yang akan menanggung daerah, katanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)