Indonesia Jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-7 Dunia
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan 10-13 tahun ke depan menjadi momentum sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya sampai tahun 2038.
“Artinya, kalau kita mau lepas dari jebakan negara kelas menengah yang pendapatan hari ini mungkin USD 4 ribu itu harus dinaikkan minimal tiga kali atau mencapai USD12 ribu di tahun 2035. Kalau ekonomi kita USD12 ribu, berarti ekonomi kita secara nasional naik dari Rp1,1 triliun menjadi Rp4,4 triliun, artinya kita menjadi negara ke-7 (terbesar) dalam ekonomi dunia,” ujranya dikutip Antara di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Karena itu, lanjutnya, pasar domestik sangat penting dan digitalisasi menjadi salah satu penyangga, tulang punggung, serta akselerator pertumbuhan ekonomi Indonesia yang perlu mencapai 6 persen agar tak terjebak dalam pendapatan kelas menengah.
Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari digitalisasi, pemerintah mendorong sekaligus memperluas jaringan infrastruktur, mulai menerapkan 5G, dan mendorong low orbit satellite di sejumlah daerah sehingga investasi lebih rendah, tetapi konektivitas tak terputus.
“Jadi ke depan, konektivitas apapun itu akan hubungkan people to people dan terima kasih kepada salah satu local currency yang menggunakan digitalisasi, diharapkan memfasilitasi ekonomi pembayaran people to people yang akan dimudahkan dan mengurangi mata uang broker atau US dolar. Jadi, kita langsung tanpa broker, karena buying and selling selalu ada margin ataupun fee,” kata Irlangga.
Studi Temasek, Bain & Company mencatatkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital pada tahun 2022 mencapai USD77 miliar dan terus bertumbuh hingga USD120 miliar pada tahun 2025.
Saat ini, pangsa pasar Indonesia dalam sektor ekonomi digital sebesar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN (Asosiation of South East Asian Nations). Selain itu, Negara ini memiliki 1 decacorn, 11 unicorn, dan lebih dari dua ribu startup.
“Ke depan, ekonomi digital diharapkan dapat mencapai 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Menko Bidang Perekonomian.
(Taufik Fajar)
