Indonesia Defisit Rp464,3 Triliun, Ini Biang Keroknya
JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa belanja negara pada tahun 2022 mencapai Rp3.000 triliun dengan defisit Rp464,3 triliun.
Direktur Surat Utang Negara dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Deni Ridwan mengatakan kalau defisit terjadi karena pemerintah Indonesia pada tahun tersebut meningkatkan alokasi untuk subsidi energi dari Rp.150 triliun menjadi Rp500 triliun. Ini dilakukan imbas melambungnya harga energi pada tahun 2022.
BACA JUGA:
“Pada tahun 2022 belanja negara mencapai Rp3.000 triliun dengan defisit sebesar Rp464,3 triliun, artinya tambahan utang sebesar Rp464,3 triliun di tahun kemarin. Dari anggaran belanja yang mencapai Rp3.000 triliun, alokasi yang paling besar adalah untuk subsidi energi. Anggaran subsidi yang ditargetkan sebesar Rp150 triliun dinaikan menjadi Rp500 triliun,” ujar Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan dalam kegiatan CNBC Money Talks, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Ini pun menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah terpaksa menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite pada tahun 2022.
Bila penyesuaian tidak dilakukan, Deni melanjutkan, anggaran subsidi energi bisa membengkak hingga Rp700 triliun.
BACA JUGA:
“Kalau kita tidak penyesuaian harga BBM, anggaran untuk subsidi energi bisa mencapai Rp700 triliun. Kita sudah menaikan alokasi anggaran subsidi energi dari Rp150 triliun menjadi Rp500 triliun. Pada tahun lalu, defisit kita Rp464,3 triliun padahal sudah menaikan anggaran subsidi energi,” bebernya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya juga melontarkan candaan terkait cara menambal APBN yang masih defisit meski penerimaan negara mengalami peningkatan.
Defisit bisa ditutup sampai nol dengan syarat tagihan utang berupa kompensasi dan subsidi ke PLN dan Pertamina tidak bayar.
Sri Mulyani menjelaskan, jika tarif listrik dan BBM tidak disubsidi, APBN tentunya bisa seimbang karena defisit di 2022 adalah sebesar Rp464,3 triliun atau 2,38% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"APBN bisa diseimbangkan tapi PLN nggak saya bayar Rp171 triliun dan Bu Nicke (Pertamina) nggak saya bayar Rp379 triliun. Itu langsung nol defisitnya," guyon Sri Mulyani dalam kuliah umum, Jumat, 3 Juni 2023.
(Zuhirna Wulan Dilla)
