JAKARTA - Pemerintah masih tetap menyiapkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat desa meski status pandemi Covid-19 di Indonesia sudah masuk endemi.
Adapun meski dana BLT desa tetap disalurkan, namun dana anggaran untuk BLT ini akan dikurangi dan dialokasikan ke hal lain untuk proses pemulihan ekonomi di Indonesia pasca endemi Covid-19.
Dirangkum Okezone, Senin (26/6/2023) berikut ini fakta BLT tetap cair meski RI sudah endemi dari Covid-19.
1. Anggaran berkurang
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Agus Halim Iskandar menjelaskan, besaran BLT berkurang dari yang sebelumnya dianggarkan ketika Covid-19 berstatus pandemi. Dari yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp27 triliun, maka tahun 2023 ini dianggarkan menjadi sebesar Rp3,8 triliun untuk BLT.
"BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, jauh menurun daripada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia," ucapnya.
2. Penerima juga berkurang
Pengurangan dana anggaran BLT itu disebut Gus Halim akan berdampak pada jumlah penerima manfaat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tepatnya untuk para masyarakat desa yang masih menyimpan dampak dari adanya pandemi seperti belum dapatnya pekerjaan baru.
Adapun BLT tersebut pada tahun 2023 ini akan menyasar kepada 2.752.035 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 71.984 desa seluruh Indonesia.
3. Menjaga daya beli masyarakat
Gus Halim mengatakan pemberian BLT ini merupakan bantalan basi masyarakat desa untuk menjaga daya beli masyarakat pasca pengumuman status endemi Covid-19 yang tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang masih menyimpan dampak ekonomi tersebut.
"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid kemudian kehilangan mata pencahariannya," kata Gus Halim.
4. Dialokasikan untuk pemulihan ekonomi
Sementara itu, pasca pengumuman endemi Covid-19 di Indonesia beberapa dana anggaran untuk BLT desa dialokasikan untuk ke hal-hal lain yang tujuannya untuk proses pemulihan ekonomi, seperti penambahan dana untuk pembangunan infrastruktur, program desa tanpa kemiskinan, serta pendidikan desa berkualitas.
(Taufik Fajar)