2. Pengelolaan ULN
ULN pemerintah mengalami penurunan pada posisi sebelumnya sebesar USD194,1 miliar menjadi senilai USD192,6 miliar pada akhir Mei 2023. Apabila berdasarkan tahunan mengalami pertumbuhan 2,3% (yoy).
"Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," jelas Erwin.
3. Sektor yang Didukung ULN
ULN dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pendukung upaya pemerintahan dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas. Hal ini dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di tengah ketidakpastian perekonomian global.
4. ULN Dukungan
ULN melakukan dukungannya pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).
5. Peran ULN
Sementara itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Erwin.
6. Kontraksi ULN Swasta
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6% (yoy).
(Taufik Fajar)