Ada Bansos hingga BLT, Rakyat Nikmati Uang Negara Rp562,6 Triliun
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat belanja pemerintah pusat (BPP) hingga akhir Juli 2023 sebesar Rp1.020,4 triliun.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp562,6 triliun atau 55,1% BPP langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
BACA JUGA:
"Dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L), baik itu dalam bentuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM, pendidikan, dan infrastruktur," ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Adapun untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM melalui PKH Rp14,9 triliun untuk 9,8 juta KPM, kartu sembako Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM, PBI JKN Rp27 triliun untuk 96,7 juta peserta.
BACA JUGA:
"Selain itu juga ada bantuan benih dan pupuk organik Rp463,7 miliar, bantuan alsintan Rp250 miliar, bantuan ternak Rp62,4 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar," sambung Sri.
Di bidang pendidikan, belanja dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,2 triliun untuk 11,07 juta siswa, program KIP Kuliah Rp6,1 triliun untuk 718,7 ribu mahasiswa, BOS Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun untuk 6,2 juta siswa, dan BOPTN Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
"Sementara itu untuk pembangunan/rehabilitas infrastruktur seperti sarpras pendidikan, sanitasi, persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi sebesar Rp73,1 triliun, juga bantuan bencana Rp1,5 triliun," tambah Sri.
BACA JUGA:
Dair sisi belanja non K/L, diperuntukkan untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp48,5 triliun atau Rp6,9 triliun per bulan untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg Rp37,7 triliun sebesar Rp5,4 triliun per bulan, subsidi dan kompensasi BBM Rp59,7 triliun atau Rp8,5 t per bulan.
"Ini juga mencakup subsidi perumahan Rp452,9 miliar untuk 111 ribu unit dan Kartu Prakerja Rp2,5 triliun," pungkas Sri.
(Zuhirna Wulan Dilla)
