Bansos hingga BLT Cair, Masyarakat Nikmati Uang Negara Rp562,6 Triliun
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan sejumlah daftar Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 2023. Hal itu diutarakannya dalam Konferensi Pers APBN KITA edisi Agustus 2023 di Jakarta, kemarin Jumat, 11 Agustus 2023.
Sri mengatakan BPP setidaknya terbagi atas Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, petani, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.
Pada bagian perlindungan sosial, petani, dan UMKM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat alokasi dana sebesar Rp14,9 triliun untuk 9,8 juta Kader Pembangunan Manusia (KPM), kemudian kartu sembako sebanyak Rp22,2 triliun untuk 18,7 juta KPM, sedangkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp27 triliun untuk 96,7 juta peserta.
Lalu di bidang pendidikan, belanja dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar sebesar Rp6,2 triliun untuk 11,07 juta siswa, program KIP Kuliah Rp6,1 triliun untuk 718,7 ribu mahasiswa, BOS Kementerian Agama sebesar Rp7,1 triliun untuk 6,2 juta siswa, dan BOPTN Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.
"Sementara itu untuk pembangunan/rehabilitas infrastruktur seperti sarpras pendidikan, sanitasi, persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi sebesar Rp73,1 triliun, juga bantuan bencana Rp1,5 triliun," tambah Sri.
Dair sisi belanja non K/L, diperuntukkan untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp6,9 triliun tiap bulannya untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi LPG 3 kg Rp37,7 triliun sebesar Rp5,4 triliun per bulan, subsidi dan kompensasi BBM Rp8,5 triliun per bulan.
"Ini juga mencakup subsidi perumahan Rp452,9 miliar untuk 111 ribu unit dan Kartu Prakerja Rp2,5 triliun," pungkas Sri.
Jika di total maka BPP Indonesia hingga akhir Juli 2023 adalah sebesar Rp1.020,4 triliun. Dimana 55,1%-nya, Rp562,6 triliun, akan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
Baca selengkapnya: Ada Bansos hingga BLT, Rakyat Nikmati Uang Negara Rp562,6 Triliun
(Taufik Fajar)
