Kualitas Udara Buruk di Jakarta, Pengusaha Kasih Izin Pekerja WFH?
JAKARTA – Jakarta mendapat predikat sebagai kota paling tercemar di dunia karena kualitas udara di Ibu Kota Negara buruk dan tidak sehat.
Asap kendaraan bermotor dinilai menjadi faktor terbesar yang menyebabkan polusi tersebut.
Sepeda motor yang pada 2022 volumenya mencapai 19,2 juta dari total 24,5 juta kendaraan bermotor di Jakarta. Sementara, data Air Quality Index (AQI) mencatatkan bahwa kualitas udara Jakarta berada di angka 156 yang terkategori tidak sehat.
Menyikapi kondisi ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi menyatakan polusi sampai sejauh ini belum memengaruhi sektor bisnis di Jakarta, yang menjadi kekhawatiran ke depannya adalah ancaman bagi kesehatan para pelaku bisnisnya.
“Polusi tidak berpengaruh langsung pada kegiatan bisnis, tapi berdampak langsung kepada kesehatan manusia sebagai pelaku bisnis. Dengan kualitas udara yang tidak sehat, tentu seseorang rentan terkena penyakit. Ini yang mungkin bisa berdampak pada menurunnya kualitas pekerjaan,” kata Diana ketika diwawancarai Okezone.
Untuk mengatasi hal itu, Diana berpendapat bahwa pemerintah mesti lebih gencar menyosialisasikan penggunaan transportasi publik serta mulai membatasi motor dan mobil di jalanan.
“Menurut saya, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor yang harus dimasifkan. Salah satunya dengan penerapan genap-ganjil yang diperluas, tidak hanya untuk kendaraan roda empat, tapi juga roda dua,” ujarnya.
Lantas Diana memproyeksikan bagaimana pemberlakuan Work From Home (WFH) pada masa pandemi yang lalu pernah membantu mereduksi tingkat polusi udara DKI Jakarta.
Namun untuk diberlakukan secara penuh, hal itu dirasanya masih belum bisa menjadi solusi ideal, lantaran perekonomian yang menjadi taruhannya.
“Bila ingin tetap menerapkan WFH, maka baiknya diberlakukan mulai dari aparatur sipil negara (ASN) dan anak sekolah, baru ke dunia bisnis (kalangan swasta). Sebab, bila WFH langsung diberlakukan kepada dunia usaha lintas sektor, ini tentu bisa memberatkan karena diyakini produktivitas akan menurun yang tentu akan berdampak pada perputaran perekonomian,” terang Diana
Selain itu, Diana juga mengatakan pemerintah masih bisa berupaya mengurangi polusi dengan melakukan uji emisi secara berkala kepada setiap pengguna kendaraan bermotor dan mengontrol pabrik-pabrik industri yang menggunakan cerobong asap.
(Feby Novalius)
