Subsidi Gas Murah Berpotensi Mengurangi Dana Bagi Hasil ke Daerah
JAKARTA – Pemberian subsidi gas murah berpotensi mengurangi dana bagi hasil ke daerah. Di sisi lain, implementasi kebijakan subsidi harga gas tak cuma membuat negara tekor.
Berdasarkan hasil evaluasi dampak fiskal yang digelar Kementerian Keuangan, program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dipatok sebesar USUSD 6 per MMBTU itu telah membuat negara kehilangan penerimaan sebesar Rp29,4 triliun. Perinciannya, subsidi harga gas di 2020 sebesar Rp16,5 triliun sementara di 2022 sebesar Rp12,9 triliun.
Dana dari APBN itu digunakan pemerintah untuk membayar hak kontraktor migas. Sesuai ketentuan dalam kebijakan HGBT, pemerintah wajib menanggung biaya selisih harga dengan mengurangi jatah keuntungan penjualan gas negara sehingga tidak membebani jatah atau keuntungan kontraktor
"Menurunnya penerimaan bagian negara tersebut tentu saja akan berpotensi mengurangi besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Gas Bumi yang akan dibagi terutama ke daerah-daerah penghasil," ujar Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI saat dihubungi akhir pekan lalu.
Selain penurunan penerimaan bagian negara, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya itu menambahkan, implementasi HGBT bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor di beberapa wilayah kerja. Hal ini karena jumlah penerimaan bagian negara di suatu wilayah kerja lebih kecil dibandingkan kewajiban pemerintah untuk menutup kekurangan bagian kontraktor dan penurunan penerimaan bagian negara.
