JAKARTA - Peraturan gubernur (Pergub) untuk pengaturan tarif minimal ojek online (ojol). Hal tersebut telah disiapkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) yang disebut sebagai payung hukum.
"Kami sepakat untuk bersama-sama mencari titik keseimbangan untuk kepentingan aplikator mitra ojol (ojek online) dan konsumen," kata Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana dalam keterangan resmi Pemda DIY di Yogyakarta.
Tri Saktiyana mengatakan Keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 Tahun 2022 memberikan peluang kepada Gubernur untuk membuat keputusan tentang tarif minimal ojek daring. Untuk itu, perwakilan komunitas ojek daring diminta untuk ikut serta terlibat merumuskan peraturan gubernur yang akan dibuat.
Saktiyana mengatakan perumusan payung hukum tersebut akan dilakukan secepatnya dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Pemda DIY, kata dia, segera membuat tim pembentukan Pergub tersebut pada awal September 2023 serta mencari referensi provinsi lain yang sudah menetapkan dan akan disesuaikan dengan kondisi di DIY sehingga diharapkan memunculkan kesepakatan bersama terkait batas tarif.