“Selain itu, maraknya aktivitas keuangan ilegal juga menjadi perhatian kita semua, OJK sangat memperhatikan ini karena tugas kami tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga masyarakat,” ujar Kiki.
Tak hanya itu, lanjut Kiki, adanya kendala akses permodalan khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) turut menjadi tantangan yang dihadapi konsumen di era digital ini. OJK mencatat, lebih dari 40 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan modal kerja dan investasi.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah memasang target inklusi keuangan sebesar 90% di akhir 2024. Dalam hal ini, OJK optimistis dapat mencapai target tersebut.
OJK akan terus berupaya mendorong peningkatan indeks inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui sejumlah program edukasi, antara lain program Desaku Cakap Keuangan, Simolek Edutainment, program literasi keuangan perempuan melalui organisasi perempuan (sicantik), dan melalui Sobat Sikapi serta mahasiswa dan anggota pramuka sebagai agen literasi keuangan.
Adapun, strategi lainnya yang juga dilakukan OJK sebagai upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat yakni melalui learning management system (LMS), edukasi melalui sosial media secara masif, serta memperkuat sinergi dan aliansi strategis dengan berbagai kementerian lembaga, industri jasa keuangan, universitas, juga organisasi internasional.
(Taufik Fajar)