JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati besaran belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.090,8 triliun dalam RUU APBN 2024.
"Ini terutama untuk mendanai program-program nasional yang penting dari mulai Pemilu 2024, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN pusat dan TNI Polri sebesar 8%, dan penggunaan produk-produk dalam negeri di dalam pelaksanaan belanja K/L," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Angka ini mencakup bantuan sosial yang harus semakin tepat sasaran dan adaptif sebagai bentuk inklusivitas dan kehadiran pemerintah.
"Kami terus melihat dan kemudian mencatat berbagai pandangan, baik yang disampaikan di dalam Panja maupun masing-masing fraksi dalam pandangan mini fraksi hari ini. Kita mengakui bahwa di dalam pembahasan dengan DPR, bahkan dalam 3 minggu terakhir banyak sekali perubahan terjadi melihat berbagai dinamika dan perubahan prospek perekonomian global maupun nasional," ungkap Sri.
Contohnya seperti harga minyak yang hari ini untuk Brendt telah mencapai USD95 per barel, naik 11% dalam 3 minggu. "Ini menggarisbawahi bahwa kita menyusun RUU APBN 2024 di dalam situasi ekonomi dan bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak selalu mudah bisa kita proyeksikan," tambah Sri.