AS Terancam Tutup 1 Oktober, Pekerja Tak Digaji
JAKARTA - Amerika Serikat (AS) terancam tutup pada 1 Oktober. Kongres AS pun berupaya menggagalkan menyediakan dana untuk tahun fiskal yang dimulai pada Minggu.
Dampak penutupan AS akan terasa di seluruh dunia. Akan ada banyak pekerja yang dirumahkan sementara dari posisi mereka pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasional atau diperintahkan untuk bekerja tanpa bayaran.
Penutupan pemerintahan juga dapat merusak reputasi Amerika Serikat (AS) pada saat pemerintahan Biden sedang berusaha membujuk banyak negara untuk memihak AS dibandingkan saingannya, China, dan bersatu mendukung Ukraina saat negara tersebut memerangi Rusia.
Kedutaan dan konsulat AS akan teap buka dan pemrosesan paspor serta visa akan terus berlanjut selama ada cukup dana untuk membiayai operasional. Perjalanan dinas, pidato, dan acara lainnya yang tidak penting akan dibatasi.
Beberapa program bantuan luar negeri mungkin juga kehabisan dana atau kesulitan menjalankan misinya. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, dengan terbatasnya staf yang tersedia untuk melaksanakan dan memantau program, mungkin terjadi keterlambatan dalam menanggapi krisis, memberikan bantuan kesehatan untuk program yang berfokus pada malaria, tuberkulosis atau HIV-AIDS, atau memberikan bantuan keamanan.
“Pekerjaan kami jelas akan terpengaruh oleh hal ini,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (30/9/2023),
"Akan mempersulit upaya kita untuk mencoba memajukan keamanan nasional,” ujarnya.
Para anggota DPR AS keluar dari Gedung Capitol setelah rencana terakhir Ketua DPR AS Kevin McCarthy untuk menjaga pemerintahan tetap beroperasi untuk sementara gagal, Jumat 29 September 2023. Kegagalan RUU ini menempatkan jabatan McCarthy dalam bahaya serius.
Dan, meskipun Departemen Luar Negeri AS mengatakan akan menggunakan dana yang tersedia untuk membayar staf lokal selama mungkin, sebagian besar staf lokal di misi luar negeri tunduk pada undang-undang setempat yang melarang cuti – perintah untuk tidak bekerja – dan pekerjaan tidak dibayar. Hal ini dapat membuat departemen tersebut rentan terhadap tuntutan hukum.
Sebanyak 2 juta personel militer di negara itu akan tetap berdinas, dan sekitar setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon akan dirumahkan, dan sebagian lainnya masih tetap bekerja tetapi tidak dibayar.
Kontrak yang diberikan sebelum penutupan akan terus berlanjut, dan Pentagon dapat memberikan pesanan baru untuk pasokan atau layanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Kontrak baru lainnya, termasuk pembaruan atau perpanjangan, tidak akan diberikan.
