Sri Mulyani: Banyak Organisasi Internasional Tertarik dengan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia menjadi perhatian organisasi internasional.
“Banyak organisasi internasional yang tertarik dengan Indonesia mengenai bagaimana Indonesia terus meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, baik dari sisi pemerintahan maupun fiskal,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Pemikiran mengenai desentralisasi perlu terus menerus dikalibrasi. Selain itu, kewenangan yang didelegasikan perlu ditingkatkan berdasarkan situasi sehingga bisa sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
Misalnya, mobilitas masyarakat makin meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur yang makin menghubungkan akses antardaerah.
Bila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan keselarasan pemerintah daerah maka akan membebani masyarakat dan menghambat kinerja ekonomi.
Untuk mengatasi kondisi itu, Pemerintah Indonesia telah menyusun Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang mampu memperkuat desentralisasi fiskal.
Bendahara Negara itu meyakini UU HKPD dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Indonesia terus belajar dan meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu yang kemudian memancing perhatian organisasi internasional terhadap Indonesia. “Karena banyak negara lain yang kocar-kacir antara pemerintah pusat dan daerahnya,” tambah Menkeu.
