Babak Baru Pengosongan Hotel Sultan, Bahlil Dilibatkan Cek Izin Usaha Indobuildco
Ketentuan itu berdasarkan Putusan PK No. 276 PK/Pdt/2011, yang menyatakan sah Surat Keputusan Kepala BPN No.169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989. Adapun isi dari SK Kepala BPN itu menjadi dasar penerbitan HPL 1/Gelora, sekaligus memuat ketentuan bahwa tanah-tanah HGB, dalam hal ini HGB 26 dan 27/Gelora, yang hak nya belum berakhir baru akan termasuk HPL saat berakhirnya HGB tersebut.
BACA JUGA:
Saor mengatakan HGB 26 dan 27/Gelora saat ini sudah berakhir masa berlakunya pada Maret dan April 2023 lalu. Sehingga sudah barang tentu masuk dalam HPL 1/Gelora.
"Bulan Maret - April 2023 masa berlaku HGB 26 dan 27 sudah habis. Tidak diperpanjang oleh PLH GBK, sehingga harus dikosongkan," lanjutnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan upaya pengosongan lahan kawasan Hotel Sultan ini dilakukan dalam rangka rencana pengembangan kawasan GBK.
Kawasan Hotel Sultan nantinya akan disulap menjadi pusat komersial, kawasan hijau, serta pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development) yang mengacu pada rencana induk Pemerintah.
"Jadi rencana induk itu bagaimana kita mengoptimalisasi aset tersebut bisa digunakan lebih baik kepada masyarakat. Tentu secara RDTR, area tersebut ada area commercialnya. Dan di mana juga kita ingin ke depannya lebih baik lagi, di mana masyarakat bisa masuk ke dalam, bisa menikmati, ada ruang terbuka hijau yang baru di sana," kata Rakhmadi.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
