Pupuk Indonesia Bangun Pabrik Baru, Wamen BUMN: Jangan Ada Pembengkakan Biaya Proyek!
JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo menyatakan bahwa pihaknya khawatir terjadinya cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Pabrik Pusri IIIB milik PT Pupuk Indonesia (Persero).
Tiko mengingatkan agar manajemen Pupuk Indonesia melaksanakan konstruksi proyek berdasarkan isi kontrak kerja, dalam hal ini waktu pembangunannya.
Sehingga tidak terjadi keterlambatan (construction delay) atau penundaan penyelesaian pekerjaan.
"Nanti jangan ada cost overrun, jangan ada delay, karena tanda tangan di depan saya, jadi tidak terjadi cost overrun dan delay," ujar Tiko saat penandatanganan Perjanjian Kredit Pendanaan dan Engineering Procurement Construction (EPC) Proyek Pusri IIIB di The Langham Hotel, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Pupuk Indonesia melalui anak usahanya, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), mulai melaksanakan pembangunan proyek Pabrik Pusri IIIB. Peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik baru itu dilaksanakan pada November tahun ini di Palembang, Sumatera Selatan.
Total pendanaan proyek Pabrik Pusri IIIB mencapai Rp10,52 triliun. Saat ini nilai kredit investasi (KI) yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 9,317 triliun. Sedangkan, sisa anggaran proyek nantinya menggunakan kas internal perusahaan.
Tiko menyebut Pabrik Pusri IIIB dibangun dengan teknologi low energy, nantinya akan menggantikan pabrik lama yaitu Pabrik Pusri III dan IV yang dinilai kurang efisien dalam penggunaan energi.
Selain itu, proyek ini mendukung implementasi ESG, di mana dengan teknologi low energy yang ramah lingkungan, potensi penurunan emisi karbon sebesar 300.000 ton per CO2 ekuivalen per tahun.
"Ini saya rasa bagus sekali bahwa teknologi ini digunakan, nanti bisa memberikan kontribusi penurunan carbon footprint kita," bebernya.
"Pabrik Pusri IIIB diharapkan dapat menurunkan konsumsi bahan baku, yaitu gas sebesar 13 MMBTU per ton, lebih rendah ke 38% dibandingkan Pabrik Pusri 3 dan 4 yang lama," tutur dia.
Proyek tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pupuk, terutama mendukung aspirasi pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan, untuk mendorong perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan.
"Kita tahu bahwa saat ini ketahanan pangan menjadi isu utama, bagaimana kita mengelola produksi pertanian kita dan tetap menjadi tantangan ke depan," pungkas Tiko.
(Taufik Fajar)
