Hilirisasi UMKM Dongkrak Investasi di Indonesia
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terlibat dalam agenda hilirisasi nasional. Hal ini didukung regulasi pemerintah agar UMKM siap mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi.
Plt Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Danang SWR mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor bernilai besar seperti pertambangan. UMKM juga harus menjadi sektor yang ikut merasakan program hilirisasi dengan berbagai persiapan.
“Jadi ini agar tidak mengandalkan yang besar-besar saja seperti nikel. Kita harus memperhatikan yang kecil-kecil, seperti UMKM,” kata Danang pada keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).
Saat ini hilirisasi untuk UMKM dapat sejalan dengan dua regulasi yang telah dibuat pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 8 Tahun 2021. Secara ringkas aturan pertama berisi tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, kemudahan, dan pemberdayaan UMKM.
Sementara itu, aturan kedua berisi mengenai modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
