Heboh Uang Transportasi Anggota KPPS Diduga Dipotong, Ada Apa Nih?

Sementara Rima Baskoro, analis kebijakan publik di Rima Baskoro & Partners yang juga alumni Master of Public Policy dari Monash University, mengatakan peran KPPS begitu krusial dalam “mengawal jalannya demokrasi”.

“Kalau petugas KPPS ini tidak didukung dengan kemampuan fisik dan kesehatan mental yang mumpuni, maka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Rima.

Para petugas KPPS, sambung Rima, harus memiliki integritas karena mereka harus memastikan validitas data pemilih dan perhitungan suara. Selain itu, anggota-anggota KPPS juga “mewujudkan kedaulatan pemilih” dengan melayani para pemilih termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Petugas KPPS juga perlu “memiliki pengetahuan yang cukup soal tugas, hak, dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya”, lanjut Rima.

Dia menggarisbawahi bahwa petugas KPPS adalah saksi apabila ada dugaan pelanggaran pada hari pencoblosan dan kasusnya disidangkan Mahkamah Konstitusi.

Pada 24 April 2019, 144 petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan dan penyakit lainnya.

“Persoalan sakit dan meninggal saat Pemilu 2019 terjadi karena beban kerja yang melampaui standar kerja normal atau wajar. Sehingga banyak memicu kelelahan para petugas yang lalu memicu kambuhnya penyakit komorbid seperti jantung, darah tinggi, dan diabetes,” ujar Titi menelaah apa yang terjadi pada pemilu edisi sebelumnya.

Mengapa besaran uang transportasi KPPS berbeda?

Video TikTok atas nama @elhasyaaa yang menyebut dirinya menerima Rp25.000 dalam pecahan Rp5.000 untuk ongkos transportasi setelah menghadiri pelantikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi buah bibir pembicaraan warganet.

Dalam video berdurasi kurang dari dua menit itu, pengguna TikTok yang menurut informasi di profil akunnya berdomisili di Parung, Kabupaten Bogor, mengaku menghadiri pelantikan anggota KPPS pada Kamis (25/01) silam.

Setelah mendapat makanan kecil, dia juga mendapat amplop berisi uang. Dalam video tersebut, dia mengaku berharap mendapatkan setidaknya Rp50.000. “Syukur-syukur cepek [Rp100.000].. [Rp] 200[000] kek,” lanjutnya.

Namun, setelah dibuka, dia melihat uang pecahan Rp5.000 sebanyak lima lembar.

“Memang alhamdulillah, sih. Tapi kepikiranlah, buset [...] KPPS sebegini gedenya,” ujarnya.

Cuplikan video itu diunggah di sebuah akun X dan warganet pun ramai-ramai berkomentar.

Ada yang mengatakan mereka mendapat Rp200.000 di daerah mereka, tapi ada juga yang tidak mendapatkannya sama sekali.

Akun resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Instagram sendiri dibanjiri oleh pertanyaan demi pertanyaan dari warganet mengenai besaran uang transportasi yang seharusnya diterima oleh anggota KPPS.

Berdasarkan pemantauan BBC News Indonesia, pertanyaan-pertanyaan warganet muncul di beberapa unggahan @kpu_ri.

“Tolong diperhatikan lagi dong anggota kpps di seluruh indonesia, uang transport bimtek & pelantikan masa ada yang dpt cuma 50 rb, malah ada yang gak dapet sama sekali,” tulis pengguna Instagram @_aliffffffffffff dalam salah satu unggahan KPU.

Menanggapi itu, akun resmi KPU terlihat merespons dengan mengatakan bahwa uang transportasi anggota KPPS di “setiap daerah berbeda karena menyesuaikan perda setempat sesuai kesepakatan dengan pemerintah setempat.”

“Kalau jarak menuju lapangan atau tempat pelantikan hanya 10-15 menit tentu beda dengan yang jarak tempuhnya 49-50 menit atau lainnya. Itu salah satu indikator,” demikian tanggapan akun resmi KPU di Instagram menanggapi pertanyaan warganet lainnya atas nama @fii.youu yang mempertanyakan mengapa uang transportasi berbeda-beda di tiap daerah.

Akun resmi KPU di Instagram juga terpantau menegaskan bahwa “semua anggota KPPS” mendapat “honor sama” dalam salah satu tanggapannya kepada warganet.

Dua komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat, secara terpisah mengonfirmasi pernyataan akun resmi KPU tersebut dan mempersilahkan BBC News Indonesia untuk menggunakannya untuk keperluan pemberitaan.

Sebagian dari warganet menuding adanya sunat anggaran dan jumlah tersebut kurang dari yang seharusnya.

Menurut Titi, dugaan-dugaan seperti ini harus diusut tuntas sebab perilaku tersebut adalah tindakan koruptif yang tidak bisa ditolerir.

“Semua kejanggalan harus dikawal agar diusut tuntas, sebab jangan-jangan itu adalah fenomena gunung es dari dugaan skandal penyimpangan pengadaan yang lebih besar,”