Heboh Uang Transportasi Anggota KPPS Diduga Dipotong, Ada Apa Nih?
Kendati demikian, Titi juga menyoroti perilaku di media sosial
“Boleh saja menyampaikan transparansi dan akuntabilitas fasilitas jabatan yang didapat kepada publik, tapi jangan sampai memicu spekulasi yang bisa mendegradasi kredibilitas dan posisi vital KPPS dalam proses pemilu,” ujar Titi.
KPU sejatinya sudah menaikkan honor anggota KPPS untuk Pemilu 2024 ini sekitar dua kali lipat.
Menurut laporan, gaji anggota KPPS naik menjadi Rp1.100.000 dari sebelumnya Rp500.000 pada Pemilu 2019. Ketua KPPS juga naik menjadi Rp1.200.000 dari sebelumnya sebesar Rp550.000.
Menurut Titi, besaran honor yang ada saat ini sudah sangat memadai dan layak.
“Mohon juga para petugas KPPS lebih etis dalam bermedia sosial dalam mengekspos soal honor. Mereka jangan sampai seolah hanya mengejar honor yang pada akhirnya bisa membuat tergelincir pada perilaku transaksional atau korup,” ujar Titi yang mengingatkan sekali lagi bahwa KPPS adalah ujung tombak pemilu.
“Peran mereka sangat mulia, jangan sampai membuka celah untuk rentan disogok atau disuap oknum tak bertanggung jawab. Selain ada ancaman pidana berat, perilaku tersebut juga sangat merusak kredibilitas pemilu dan demokrasi Indonesia,” tukasnya.
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, jumlah uang untuk para petugas yang membantu penyelenggaraan pemilu seharusnya terstandarisasi di semua daerah karena anggaran pemilu berasal dari APBN.
“Jadi untuk besaran dan kapan pencairannya seharusnya seragam di semua daerah,” tegasnya.
Rima Baskoro, analis kebijakan publik di Rima Baskoro & Partners, mengatakan tuduhan sunat anggaran yang terjadi di lapangan itu bisa terjadi karena beberapa hal yakni kurangnya pengawasan dan transparansi, kurangnya kesadaran dan pengetahuan, dan kurangnya insentif.
“Kalau seandainya semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu ini sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup bahwa proses demokrasi ini bergantung pada proses pemilu, kemudian didukung dengan insentif yang mumpuni dan dilakukan pengawasan serta transparansi, maka seharusnya [isu] pengurangan allowance atau pemotongan honor ini tidak perlu terjadi,” ujarnya.
Menanggapi kenaikan honor petugas KPPS untuk Pemilu 2024, Rima mengaku secara pribadi “cukup prihatin melihat nominal dan allowance anggota KPPS saat ini” meskipun sebetulnya sudah ada kenaikan untuk honor KPPS Pemilu dan Pilkada 2024.
“Prihatin karena nominal kecil untuk tanggung jawab sebesar itu. Proses berjalanya demokrasi harus diimbangi dengan insentif yang baik untuk pihak-pihak yang menjalankannya di lapangan,” tutur Rima.
Apa kata petugas KPPS di lapangan?
Ahmad Syafiudddin, anggota KPPS untuk TPS 10 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengaku memperoleh uang transportasi sebesar Rp50.000 saat pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek) anggota KPPS pada Kamis (25/01) – tetapi dana ini belum cair.
Ahmad mengatakan besaran honor sebesar Rp 1.100.000 untuk anggota KPPS dan Rp 1.200.000 untuk ketua KPPS sebetulnya sudah cukup – apalagi untuk perekapan hasil nantinya bisa menggunakan alat otomatis seperti mesin fotokopi.
“Cukuplah, sepadan untuk satu hari itu, untuk kota Pamekasan cukup sepadan,” ujarnya kepada.
(Taufik Fajar)
