BLT Rp200.000 Cair Jelang Pemilu, untuk Apa?
JAKARTA - Presiden Joko Widodo tiba-tiba kembali mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menarik karena dilakukan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, bantuan sosial (bansos) sangat kental dengan nuansa politik dibandingkan urgensi menyelesaikan daya beli orang miskin.
"Bansos ini sangat kental nuansa politik dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin," jelasnya kepada Okezone, Rabu (30/1/2024).
Bhima juga menjelaskan alasan bansos yang dijadikan alat politik jelang pemilu. Dia mengatakan pemberian bansos cenderung naik secara signifikan jelang pemilu. Seperti bansos BLT yang akan dicairkan Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta penduduk miskin.
Hal tersebut menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon.
"Pola BLT maupun bantuan pangan akan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon," kata Bhima.
Selain itu Politisasi bansos yang marak juga menimbulkan kekhawatiran data penerima tidak tepat sasaran, bahkan rawan korupsi.
Bahkan, menurut Bhima, pola Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) hampir sama dengan siklus tahun 2014 dan 2019. Dimana anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam.
"Pola Perlinsosnya hampir sama dengan siklus 2014 dan 2019 dimana anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam," ungkapnya.
Namun hal tersebut sangat disayangkan karena efektivitas bansos dipertanyakan sebab tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
Seperti di tahun 2014 lalu, anggaran Perlinsos sampai Rp484,1 triliun, namun di tahun 2015 dipangkas hingga menjadi Rp276,2 triliun.
Menurut Bhima hal tersebut anomali sekali, setelah naik tinggi saat pemilu, tahun berikutnya turun anjlok.
"Tahun 2014 anggaran Perlinsosnya Rp484,1 triliun kemudian dipangkas tahun 2015 jadi Rp276,2 triliun. Itu anomali sekali setelah naik tinggi saat pemilu tahun berikutnya anjlok," ungkapnya.
Kedua, pemerintah memberikan alasan sebagai bentuk penyelamatan daya beli dari fluktuasi harga pangan.
