Anggaran Diblokir untuk Alokasi Bansos, Ganjar Pertanyakan Data Kemiskinan
BALIKPAPAN – Pemerintah memotongan anggaran 5% untuk bantuan sosial (bansos). Menanggapi hal ini, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan respons tegas terhadap pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menurut Ganjar perlu adanya kontrol parlemen terhadap anggaran kementerian yang berasal dari APBN.
“Ya kalau kemudian ini sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat gitu,” ungkap Ganjar usai kampanye akbar se-Kalimantan Timur di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
“Apakah ini sebuah pengakuan yang dilakukan secara tidak langsung dan itu menunjukkan pada publik, ya kemiskinan meningkat banyak orang dibantu maka saya berikan atau karena alasan bencana?,” tambah Ganjar.
Ganjar juga mengungkapkan kebutuhan untuk mengontrol penyaluran bansos, khususnya saat pembagiannya semakin masif di awal tahun ini.
Ia menegaskan bahwa pengawasan dapat meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
“Kemarin ada alasannya yang ini dan sebagainya, tapi sudah lah kami semua sudah tahu mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar, oke,” jelas Ganjar.
Dengan demikian, jika hasil akhir ada yang bisa mengontrol, menurut Ganjar agar bisa lebih tepat sasaran.
“Makanya kalau ada yang bisa mengerem-engerem, mengontrol-ngontrol, bagus. Dan saya memang berharap DPR RI, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik.
Ganjar Pranowo menanggapi dengan meminta pengawasan ketat dari parlemen. Hasto Kristiyanto menuduh upaya penggunaan bansos demi kepentingan elektoral, bahkan anggaran kementerian dipotong 5% untuk tujuan tersebut.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
