Gaji dan Tunjangan Kades, Masa Jabatan Diperpanjang Jadi 8 Tahun
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui memperpanjang masa jabatan kades menjadi 8 tahun dengan batas maksimal 2 periode. Lalu, berapa gaji dan tunjangan Kades yang jabatannya diperpanjang?
Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari perwakilan 21 organisasi perangkat desa terkait revisi undang - undang Desa.
Selain itu, keduanya sepakat dan menghormati proses pembahasan RUU Desa yang saat ini sudah dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I (satu).
"DPR melalui Baleg dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai dengan mekanismenya, dan mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan, kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati," ujar Puan dalam pernyataan resminya, Jumat, 16 Februari 2024.
Besaran gaji Kades telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pada pasal 81 Ayat (2)a peraturan itu, kepala desa paling sedikit menerima gaji Rp 2,4 juta atau 120% dari gaji pokok PNS Golongan II/A. Selain itu, penghasilan tetap yang diterima kepala desa serta perangkat desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
