JAKARTA - Program makan siang gratis yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya.
Angka itu berdasarkan asumsi Kementerian Pertanian (Kementan) yang disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. Menurutnya, jumlah beras untuk program makan siang gratis baru berupa informasi awal saja.
“Angkanya itu adalah angka yang beredar di media, di berbagai presentasi tadi pagi kalau saya tidak salah di Kementerian Pertanian di acara MOU mentan Kapolri itu juga itu juga ditampilkan,” ujar Bayu saat konferensi pers, Kamis (25/4/2024)
“Kalau saya tidak salah angkanya, tapi ini bukan hanya angka resmi, hanya membaca itu sekitar 6,7 juta ton kebutuhan per tahun,” paparnya.
Bayu tak menafikan bahwa beras yang dibutuhkan pemerintah baru untuk program makan siang gratis begitu besar jumlahnya. Sehingga, akan ada penugasan serapan beras yang dilakukan Bulog, agar program tersebut bisa direalisasikan.
Kendati, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan ini masih harus menunggu arahan dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hingga saat ini, Bulog belum menerima penugasan apapun dari nahkoda Indonesia yang baru. Lantaran, proses pergantian pemerintahan masih dalam tahap transisi.
“Tapi sekali lagi, ini saya hanya membaca dan menerima dari yang diberitakan, Bulog belum mendapatkan tugas dan belum dilibatkan secara resmi. Apakah memang akan Bulog atau tidak, kita belum tau, kita tunggu arahan dari pemerintahan yang baru,” ungkap Bayu.
“Yang jelas Bulog belum dapat tugas apapun terkait program makan siang gratis. Saya kira sewajarnya karena ini kan masih masa transisi, kita akan tunggu kebijakan pemerintah baru mengenai hal itu,” jelasnya.
(Feby Novalius)