Pemprov DKI Jakarta Bebaskan BPHTB bagi Warga yang Membeli Rumah Pertama

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah penting untuk membantu orang pribadi dalam memperoleh rumah pertama kali melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diantaranya yang dijelaskan pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:

1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu-individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100 persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.

3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp2.000.000.000.

Kemudian yang dimaksud dengan Perolehan hak pertama kali adalah Pemindahan hak karena jual beli, hibah, hibah wasiat, atau waris. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Lantas bagaimana pembebasan BPHTB diperoleh lebih dari satu orang penerima secara bersamaan? Dalam hal objek pembebasan BPHTB diperoleh oleh lebih dari satu orang penerima hak secara bersamaan, kebijakan ini juga mempertimbangkan situasi di mana objek pembebasan BPHTB diperoleh oleh beberapa orang penerima hak secara bersamaan.

Dalam hal ini tetap dapat diberikan pembebasan BPHTB sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 terdapat syarat yang harus dipenuhi antara lain paling sedikit satu orang penerima hak atau pemohon telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Perolehan Hak Pertama Kali).