Menteri ESDM Wajibkan Ormas Kelola Tambang Dalam 5 Tahun
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mendapatkan izin prioritas untuk mengelola lahan tambang harus mengerjakannya dalam batas waktu 5 tahun.
Sementara untuk periode Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Harus dikerjakan dalam batas waktu 5 tahun. IUP nya ya sama seperti IUP pertambangan lainnya," tegas Arifin dikutip, Sabtu (8/6/2024).
Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) NOmor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Petambangan Mineral dan Batu Bara.
Lebih lanjut Arifin menargetkan lahan itu bisa berproduksi setidaknya dalam waktu 2-3 tahun setelah IUP terbit. Sebab menurutnya, sebagian infrastruktur pun sudah tersedia.
"Kita harapkan 2-3 tahun sudah bisa produksi. Tapi ini infrastrukturnya sebagian sudah ada, bisa ikut sama yang jalan ini bayarnya berapa. Jadi mereka (bisa) lebih cepat," urainya.
