Perbaiki OSS, Luhut Tak Mau Ada Drama-Drama OTT
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan tak mau lagi ada pengurusan izin dengan tatap muka. Oleh karena itu, dirinya mendukung penambahan anggaran untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS).
"OSS harus segera kita perbaiki. Saya setuju dana OSS ditambah agar orang jangan ketemu dengan orang lagi untuk mengurus macam-macam," kata Luhut, dikutip dari Antara, Senin (17/6/2024).
Dalam kunjungan kerjanya ke China sejak Rabu (12/6) dengan mengunjungi sejumlah kota dan daerah seperti Beijing, Jilin dan Shanghai. Luhut bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Kepala National Development and Reform Commission (NDRC) China Zheng Shanjie, pejabat dari Tsinghua University dan para pengusaha asal Tiongkok.
"Harus ada peningkatan untuk (kualitas) mesinnya, sama seperti e-catalogue, karena dengan tidak ketemu orang pasti korupsi akan berkurang," tambah Luhut.
Luhut mengungkapkan keheranannya kepada pihak yang menyebut bahwa digitalisasi tidak menyelesaikan korupsi.
"Digitalisasi katanya tidak menyelesaikan masalah, ya tidak memperbaiki semua masalah, tapi memperbaiki banyak masalah. 'At the end' manusia yang masih mengendalikan AI (artificial intelligence) itu, tapi AI itu alat yang sangat hebat untuk tadi mengurangi korupsi," tambah Luhut.
Dengan memperbaiki sistem OSS, dapat mengurangi Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dengan begitu
"kita nggak perlu lagi, drama-drama, OTT-OTT itu. Kita tidak perlu lagi kecil hati, itu masalah kita semua kok," ujarnya.
Luhut lebih lanjut mengatakan, untuk mendorong investasi, tidak perlu dilakukan promosi yang tidak diperlukan.
"Kita di dalam negeri juga harus memperbaiki diri. Promosi-promosi bukan tidak perlu, tapi dikurangi. Yang perlu perbaikan tadi untuk OSS, 'Online Single Submission'. Kalau itu perlu dana tambahan, tambah saja tapi untuk promosi dengan jalan-jalan tidak perlu," tegas Luhut.
Selain dana promosi untuk pergi keluar negeri yang dihemat, Luhut juga menyebut dana untuk studi banding yang tidak perlu, patut dikurangi.
"Apa ini banyak-banyak? Bisa disederhanakan, kita harus lebih presisi lagi apa yang perlu dipromosikan, tidak perlu juga studi (banding) tiap tahun," kata Luhut.
OSS atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
Awalnya OSS hadil para 2018 yaitu berdasarkan survei Bank Dunia mengenai Ease of Doing Business (EODB), Indonesia berada di peringkat 144 dari 190 negara pada laporan EODB tahun 2018 karena permasalahan perizinan dan birokrasi di Indonesia.
