Sri Mulyani Cerita soal Penerimaan Pajak dari Rp13 Triliun hingga Jadi Rp1.998,9 Triliun
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan kinerja moncer jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal itu lantaran angka penerimaan pajak terus naik signifian dalama waktu 30 tahun terakhir.
Dia menuturkan, berdasarkan linimasa penerimaan pajak pada tahun 1983 misalnya, penerimaan pajak saat itu hanya Rp13 triliun.
"Dan kalau kita liht linimasa mulai jaman reformasi itu msh Rp400 triliun tahun 1999 atau jelang 2000. dan sekarang teman-teman di DJP bertanggungjawab di UU APBN untuk mencapai target Rp1.998,9 triliun kalau dibulatkan jadi Rp1.999 triliun," jelasnya dikutip, Senin (15/7/2024).
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa linimasi Repubik Indonesia memang telah mengalami beberapa hal. Salah satunya yaitu pada 193 saat terjadi banjir minyak atau booming minyak yang mengerek harga minyak dari semula masih USD12 menjadi USD24. Menurutnya, saat itu adalah booming minyak yang luar biasa.
"Indonesia juga melakukan apa yg disebut liberalisasi di sektor keuangan, munculnya pasar modal kemudian meninbulkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO," urainya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa posisi Indonesia yang secara geografis terletak di ring of fire juga membuat potensi bencana alam terjadi.
"Kita beberapa kali terkena bencana dari tsunami aceh, kalau kita dibawah riong of fire banyak sekali terhadu gempa bumi maupun berbagai bencana. Sekarang engan berbagai perubahan iklim ini juga mempengaruhi perekonomian kita," imbuhnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani bercerita, mulai tahun 2000 ditandai digital teknologi yang semakin sangat cepat perubahannya/ Menurutnya hal inilah yang kemudian mengubah seluruh gaya hidup dan cara hidup serta cara ekonomi bekerja.
"Kemudian kita masih inget lapangan dan seluruh Jakarta seluruh Indonesia dan seluruh dunia jalan-jalan sunyi senyap karena semua orang dirumah karena pandemi covid-19," terangnya.
Sri Mulyani menyebut kalau saat itu ia memilih untuk tidak keeluar rumah dan tidak melakukan aktivitas apapun ekonomi pasti berhenti dan penerimaan pajak pasti terpukul. Selanjutnya, Indonesia juga menghadapi krisis keungan hingga krisis global.
"Jadi teman-teman pajak semua mengikuti sebuah episode dalam perekonomian Indonesia yang dipengaruhi ekonomi dunia. Di setiap naik turun gejolak atau sedang terjadi boom, kita semua bertanggung jawab. Kemenkeu, DJP, dalam susah dalam sennang dalam up and down, anda adalah institusi yang diandalkan," tutupnya.
(Taufik Fajar)
